RSS
 

Archive for September 11th, 2014

PILKADA VIA DPRD, YANG TERBAIK UNTUK SAAT INI

11 Sep

BICARA tentang perdebatan antara Pilkada yang dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD sangat menarik. Kedua argumen memiliki landasan rasionalnya masing-masing yang didasarkan tak hanya pada kondisi politik tapi juga sosial, budaya, dan keamanan masyarakat di daerah kekinian.

Tentunya untuk membahas masalah ini lebih mendalam dan akurat, kita perlu menyimak kajian-kajian dari para pakar Administrasi Publik semisal Dr. M.R. Khairul Muluk, Prof. Bambang Supriyono, Prof. Soesilo Zauhar, atau Dr. Irwan Noor yang kebetulan kesemuanya adalah senior-senior yang saya kagumi di Fakultas Ilmu Administrasi UB. Wa bil khusus, Pak Muluk yang salah satu karya terbaiknya tentang partisipasi masyarakat di pemerintahan daerah sedang saya dan tim terjemahkan saat ini.

Akan tetapi dari pandangan logika sederhana saya, memang seharusnya Pilkada tidak dilaksanakan secara langsung. Ya, pada prinsipnya, BELUM WAKTUNYA kita memberikan kesempatan kepada segala lapisan masyarakat untuk memilih calon pemimpin daerahnya secara langsung. Kita harus menyadari dengan seksama bahwa kita belum siap untuk menuju tahapan itu. Berbagai tindak kejahatan seperti money politics, pada tingkatan terkecil, dan pengarahan opini yang menyesatkan, pada tingkatan terluas, masih belum mampu diantisipasi dan dihadapi oleh masyarakat kita. Saya kira saya tidak perlu cerita bagaimana dahsyatnya pengaruh bagi-bagi uang atau beras di pagi hari pemilihan, atau bagaimana mudahnya (atau susahnya, dari sudut pandang yang sebaliknya) kita terseret arus informasi yang sebenarnya tidak berimbang, terlalu lebay, hingga menyesatkan publik.

Lalu, bagaimana sistem yang terbaik? Dengan pilihan yang ada, saya percaya sistem pemilihan pemimpin yang diterapkan di perguruan tinggi (negeri, khususnya) adalah yang terbaik. Rektor tidak serta merta terpilih dari ia yang mendapatkan suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung oleh seluruh civitas akademika, melainkan berjenjang. Misalnya di UB, seluruh dosen dan pegawai memiliki hak suara untuk memilih satu orang calon. Pemenang tahap ini tidak langsung ditetapkan sebagai rektor, tetapi harus melalui tahap pemilihan berikutnya di tingkat senat universitas. Kita tahu, senat pasti diisi oleh orang-orang terbaik dari sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini dinilai dari gelar dan capaian akademisnya. Artinya, siapa rektor terpilih berada di tangan orang-orang terbaik di lembaga itu, orang-orang terpandai, yang paling “alim”. Dari situ, diharapkan yang terpilih adalah juga yang terbaik dari yang terbaik.

Bila sistem ini dibawa ke konteks Pilkada, kemungkinan untuk memunculkan pemimpin terbaik sangatlah besar. Hanya saja yang menjadi masalah, bagaimana menetapkan tolok ukur orang-orang “terbaik” yang memiliki hak pilih lanjutan itu? Bila di kampus kita bisa melihat dari tingginya gelar akademis, bagaimana dengan di konteks masyarakat umum? Bila jawabannya adalah tokoh masyarakat, siapakah tokoh masyarakat itu, atau, apa kriteria seseorang bisa ditetapkan sebagai seorang tokoh masyarakat? Pada saat ini, apapun kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan hak pilih lanjutan ini pasti akan dinilai sebagai sebentuk diskriminasi yang tidak demokratis.

Satu-satunya mekanisme pemilihan orang-orang “khusus” dalam sistem bernegara kita adalah pemilihan anggota DPRD. Meskipun pemilihan anggota DPRD itu sendiri masih menyimpan banyak kekurangan dan, pada hakikatnya, masalah yang sama dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, untuk sementara ini saya menganggap ini adalah pilihan terbaik. Bagaimana pun anggota DPRD ini adalah orang-orang terpilih yang memiliki kelebihan di atas anggota masyarakat lainnya (syukur-syukur lebih cerdas dan relijius, atau setidaknya lebih terkenal atau lebih kaya). Maka, mengapa tidak kita serahkan saja hak memilih kepala daerah kepada mereka?

Pilihan saya ini memang masih banyak kekurangannya. Yang jelas, sekali lagi, prinsipnya adalah kita belum siap untuk pilkada secara langsung. Bila ada mekanisme lain yang lebih berbobot sebagaimana diterapkan oleh perguruan tinggi, mengapa tidak kita pertimbangkan?

PS: Sedikit dari sudut pandang yang lain, inilah satu sebab mengapa saya suka dengan PKS dan sistem musyawarah dan suksesi kepemimpinan yang mereka terapkan. Majelis Syura yang terdiri dari 99 orang pilihan dari seluruh daerah, yang telah menapaki jalan kaderisasi setahap demi setahap dari bawah, yang tertempa dan terdidik dengan segala ilmu khususnya ilmu akhirat di tiap tahapan kaderisasi, yang tidak bisa ujug-ujug jadi pejabat elit, memiliki suara tertinggi untuk segala kebijakan strategis partai.